Senami - 3 Oktober 2022 tim TAHURA Sultan Thaha Syaifuddin melakukan pencarian titik lokasi kebakaran yang telah dibakar oleh pelaku berinisial M di Pal 10 Senami Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

Senin itu tim menyusuri areal lahan petani sekitar sampai setibanya di lokasi kebakaran. Disana Ketua RT 23 setempat langsung mendatangi tim beserta dua orang petani yang lahannya ikut terkena dampak oleh kebakaran hari Sabtu itu. Lahan yang diakui sepihak milik M tersebut memiliki luasan berkisar 9 sampai 10 hektar dengan kontur tanah lereng perbukitan.

Keterangan dari ketua RT 23 bapak Sul ditempat, lahan tersebut sengaja dibakar. Akan tetapi dikarenakan kondisi cuaca pada saat itu sangat panas dan tumbuhan kering menyeluruh sehingga mudah untuk api merambat tidak terkendali.

Tim Bidang TAHURA Sultan Thaha Syaifuddin mengambil tindakan dengan merobohkan pondok pelaku yang ditinggalkan setelah kejadian itu. Menghancurkan barang-barang dan bibit sawit yang disiapkan pelaku untuk ditanami disitu dengan maksud agar tidak bisa digunakan kembali.

Banyak penduduk sekitar yang menyangi kebakaran tersebut dan marah atas tindakan pelaku M yang kabur dan tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 Kehutanan Pasal 78 Ayat 3 pelaku dikenai denda pembakaran Lahan/Hutan senilai 5 milyar rupiah.

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat akan dampak dari kebakaran Hutan yang pasti sangat merugikan bukan hanya pada ekosistem Hutan tapi juga pencemaran udara dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan.

Penulis: Febri_ok

                                          BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

          Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam  Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan kemenangan dari Bp. IDHAM HOLIK dalam mengikuti kompetisi pemilihan Kepala Desa Jangga Baru priode tahun 2023-2029 pada tanggal 30 Juli 2016 yang digelar serentak di wilayah Kabupaten Batang hari, maka pada tanggal 9 September 2016 beliau dilantik oleh Bupati Batang Hari sebagai Kepala Defenitif Desa Jangga Baru, salah satu janji dan program yang akan dijalankan tentunya beliau mempunyai Visi dan Misi sebagai Kepala Desa terpilih, maka perlu perencanaan dan strategi pembangunan yang akan dimuat dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Jangga Baru Tahun Anggaran 2023-2029 akan diselaraskan dengan Visi dan Misi Bupati Batang Hari. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan dan pedoman Kepala Desa dalam menjalankan arah kebijakan pembangunan di desa.

 

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk pembangunan kurun waktu 6 (enam) Tahu kedepan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

 

RPJM-Desa Desa Jangga Baru ini merupakan rencana strategis Desa Jangga Baru untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita  akan  memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

 

NO	NAMA	JABATAN	TAHUN MENJABAT S/D
1.	Bapak Ibrahim	PjS. Kepala Desa	1983 s/d 1990
2.	Bapak Imam Barowi	Kepala Desa	1990 s/d 1998
3.	Bapak Hadi Suyadi	Kepala Desa	1998 s/d 2006
4.	Bapak Muhamad	PjS. Kepala Desa	2006 s/d 2008
5.	Bapak Khalimi	Kepala Desa	2008 s/d 2011
6.	Bapak Sukri	PjS. Kepala Desa	2011 s/d 2012
7.	Bapak Yendra Buana	Kepala Desa	2012 s/d 2014
8.	Bapak Syaipul Amrah, S.IP	PjS. Kepala Desa	2014 s/d 2016
9.	Bapak Muhamad	Kepala Desa	2016 s/d 2022
10.	Bapak Samani, SE	Pj.Kepala Desa	2022 s/d 2023
11.	Bapak Idham Holik	Kepala Desa	2023 s/d 2029

 

 

 

1. 2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pebangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);   Undang–Undang Nomor 17 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasinal Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagimana telah  diubah pada Peraturan Pemerintah Noomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549);       Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);   Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 70);     Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 71 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap  desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 71);   Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;   Permendes PDTT nomor 8 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

3. Pengertian

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenagan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihirmati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang  dimiliki desa meliputi  kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai  dengan kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Batang Hari untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarankan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat stategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejateraan masyarakat desa.
19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat secara partisipatif Batang Hari guna pemanfaatan dan pengalokasiaan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai  keadaan objektif masyarakat, masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan social, kearifan local, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapai desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
28. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal  dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Visi adalah rumusan umum menganai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan.
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan misi.

4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jangga Baru ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM-Desa.

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan starategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dengan anggaran yang ada.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Agar Desa memiliki Dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa Jangga Baru.
7. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Jangga Baru.
8. Disusun rencana pembangunan jangka 6 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan rencana pembangunan tahunan desa.

2.  Manfaat RPJM-Desa.

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
2. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa
3. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
4. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
5. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

1.5. HUBUNGAN RPJM –DES DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Dalam rangka mendukung program pembangunan kabupaten batang hari maka RPJM-Desa dan RPJM daerah haruslah selaras, sehingga dengan keselarasan inilah arah kebijakan pembangunan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar. 

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara RPJM-Des Jangga Baru dengan RPJM Kabupaten Batang Hari disamping dengan dokumen perencanaan lainnya. Kerangka dan Alur tahapan dari system  perencanaan Pembangunan untuk memahami posisi RPJM-Desa dengan kerangka sistim perencanaan pembangunan daerah dan sistim perencanaan pembangunan nasional , secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.

 

Renstra KL

Renja KL

RPJM Nasional

RKP

RPJP Nasional

RPJM Daerah

RKP Daerah

RPJP Daerah

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKA KL

Rincian  KL

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

RKA-SKPD

Rincian APBD

RPJM DES

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Di acu

Dijabarkan

Diacu

Diperhatikan

Diserasikan Mela